Sugiarto's Blog

Berbagi Informasi dan Pengetahuan untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Strategi Ketahanan Beras di Indonesia

Posted by sugiartoagribisnis pada 24 April 2011

I. PENDAHULUAN

Beras merupakan bahan pangan pokok bagi lebih dari 95 persen penduduk Indonesia. Usahatani padi menyediakan lapangan pekerjaan dan sebagai sumber pendapatan bagi jutaan rumah tangga pertanian. Selain itu, beras juga merupakan komoditas politik yang sangat strategis, sehingga produksi beras dalam negeri menjadi tolok ukur ketersediaan pangan bagi Indonesia. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika campur tangan pemerintah Indonesia sangat besar dalam upaya peningkatan produksi dan stabilitas harga beras.

Kecukupan pangan (terutama beras) dengan harga yang terjangkau telah menjadi tujuan utama kebijakan pembangunan pertanian. Kekurangan pangan bisa menyebabkan kerawanan ekonomi, sosial, dan politik yang dapat menggoyahkan stabilitas nasional.  Berbagai kebijakan untuk meningkatkan produksi padi, seperti: pembangunan sarana irigasi, subsidi benih, pupuk, dan pestisida, kredit usahatani bersubsidi, dan pembinaan kelembagaan usahatani telah ditempuh. Demikian juga dalam pemasaran hasil, pemerintah mengeluarkan kebijakan harga dasar gabah (HDG) atau harga dasar pembelian pemerintah (HDPP), untuk melindungi petani dari jatuhnya harga dibawah biaya produksi. Sementara itu, kebijakan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang terus meningkat, dan agar harga beras terjangkau oleh sebagian besar konsumen. Secara umum, selama lebih dari tiga dekade produksi beras dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan. Dengan  kata lain, Indonesia hampir selalu defisit, sehingga masih tergantung pada impor.

Kondisi defisit beras diperburuk oleh konversi lahan subur (sawah irigasi dan tadah hujan) yang terus berlangsung di Jawa, sehingga pertumbuhan produksi padi cenderung menurun.  Data statistik menunjukkan bahwa 95 persen dari produksi padi nasional berasal dari lahan sawah. Pertumbuhan penduduk dan perkembangan sektor industri dan perumahan menyebabkan peningkatan kebutuhan lahan untuk perumahan dan areal pabrik.

Ke depan harus ada upaya untuk tetap meningkatkan produksi padi, meskipun  konversi lahan sawah subur (terutama di Jawa) sulit dicegah. Secara spesifik, tulisan ini mencoba merancang alternatif strategi kebijakan dan program peningkatan produksi padi dalam upaya peningkatan produksi padi nasional.

II.PEMBAHASAN

A.    Langkah Strategis

Beberapa langkah strategis untuk mencapai sasaran di atas adalah sebagai berikut:

  1. Mengidentifikasi potensi lahan yang sesuai untuk pengembangan komoditas padi.
  2. Peningkatan kapasitas produksi pangan nasional secara berkelanjutan (minimum setara dengan laju pertumbuhan penduduk) melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi.
  3. Merenovasi dan memperluas infrastruktur fisik dengan merehabilitasi jaringan irigasi lama dan membangun jaringan irigasi baru untuk pengembangan lahan sawah di luar Jawa serta membuka lahan pertanian baru, khususnya lahan kering di Luar Jawa.
  4. Menahan laju konversi lahan sawah di Jawa melalui penetapan ”lahan abadi” untuk usaha pertanian.
  5. Mempercepat penemuan teknologi benih/bibit unggul untuk peningkatan produktivitas, teknologi panen untuk mengurangi kehilangan hasil, dan teknologi pasca panen serta pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah.
  6. Memberikan subsidi sarana produksi untuk usaha primer sekaligus memberikan proteksi terhadap komoditas padi.
  7. Merevitalisasi sistem penyuluhan dan kelembagan petani untuk mempercepat difusi adopsi teknologi yang mampu meningkatkan produksi dan pendapatan petani.
  8. Mengembangkan sistem pemasaran hasil pertanian yang mampu mendistribusikan produk dan return/keuntungan secara efisien dan adil.
  9. Mengembangkan sistem pembiayaan pertanian, termasuk keuangan mikro pedesaan untuk meningkatkan aksesibilitas petani atas sumber permodalan/pembiayaan pertanian.
  10. Memberikan insentif berinvestasi di sektor pertanian, khususnya di luar Jawa, termasuk menyederhanakan proses perizinan investasi di sektor pertanian.

B.     Program Implementasi

  1. Ekstensifikasi atau perluasan lahan (140.000 Ha/tahun)

Ekstensifikasi lahan ditujukan untuk memperluas lahan produksi pertanian, terutama padi sehingga produksi beras secara nasional yang sekarang dapat ditingkatkan. Lahan yang diperluas diperuntukkan bagi petani miskin (< 0.1 Ha), tetapi memiliki keahlian/pengalaman bertani. Perluasan dilakukan di propinsi yang luas dan kaya seperti Kalimantan, Jambi, Irian Jaya dan Sumatra Selatan. Koordinator program ini adalah Departemen Pertanian didukung Depertemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Departemen Kehutanan dan Perkebunan serta Pemda.

2. Intensifikasi

Program ini diarahkan untuk peningkatan produksi melalui peningkatan produktifitas padi. Intensifikasi ditujukan pada lahan-lahan pertanian subur dan produktif yang sudah merupakan daerah lumbung padi seperti Kerawang, Subang dan daerah pantura lainya di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan propinsi lainnya. Penekanan program ini pada peningkatan pertanaman (dari 1 menjadi 2, dari 2 kali menjadi 3 kali ) dan ketepatan masa tanam didukung oleh adanya peralatan pertanian, kebutuhan air (jaringan irigasi baru), pupuk dan benih serta pengendalian hama penyakit terpadu.

Peningkatan produktifitas padi 10% per 5 tahun dapat mempercepat terwujudnya swasembada beras .

3.  Revitalisasi  Pasca Panen dan Pengolahan

Revitalisasi/restrukturisasi industri pasca panen dan pengolahan diarahkan pada 1) penekanan kehilangan hasil dan penurunan mutu karena teknologi penanganan pasca panen yang kurang baik, 2) pencegahan bahan baku dari kerusakan dan 3) pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi dan produk pangan.

Kegiatan yang dilakukan adalah implementasi alat mesin dan teknologi pasca panen yang efektif dan efisien ; perontokan dan pengeringan pada tingkat petani, pengumpul, KUD dan usaha jasa pelayanan alsin pasca panen di sentra produksi

4. Revitalisasi dan Restrukturisasi Kelembagaan

Keberadaan, peran dan fungsi kelembagaan seperti kelompok tani, UKM, Koperasi perlu direvitalisasi dan restrukturisasi untuk mendukung pembangunan kemandirian beras

5. Kebijakan Makro

Kebijakan dalam bidang pangan khususnya beras perlu ditelaah dan dikaji kembali khususnya yang mendorong tercapainya ketahanan pangan dalam waktu 1-5 tahun.  Beberapa hal yang perlu dikaji seperti pajak produk pangan, retribusi, tarif bea masuk, iklim investasi, dan penggunaan produksi dalam negeri serta kredit usaha.

Koordinator program ini adalah Departemen Keuangan dibantu oleh Departemen terkait dan Pemda.  Masukan dapat diperluas dari swasta, lembaga petani dan koperasi.  Alokasi dana diperlukan untuk rapat koordinasi dan penyusunan kebijakan antar instansi.

DAFTAR PUSTAKA

Asqolani, H. 2006.  Problem Ketahanan Pangan dan Nasib Petani. [online]. http://www. student.unimaas.nl/c.ascholani/Problem%20Ketahanan%20Pangan%20dan%20Nasib%20Petani.pdf. Diakses pada tanggal 21 Maret 2011.

Soekartawi. 1986.  Ilmu Usahatani Dan Penelitian untuk Pengembangan Petani Kecil. Penerbit UI-Press. Jakarta.

Satu Tanggapan to “Strategi Ketahanan Beras di Indonesia”

  1. thanx ya,,
    atas informasiny,,^_^

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: